Polri Akan Ambil Sikap Terhadap FPI, Demo Ricuh di DPRD Jadi Pertimbangan

Jakarta - Polisi Republik Indonesia (Polri) akan mengambil sikap terhadap Ormas Front Pembela Islam (FPI). Demo FPI yang ricuh di Gedung DPRD DKI Jakarta belum lama ini akan jadi pertimbangan.

"Kita lihat, proses (penyelidikan kasus ricuh FPI di DPRD-red) ini sedang berlangsung. Nanti menjadi bahan ketika akan mengkoordinasikan dengan Kemendagri, dan Kemenpolhukam," kata Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol Ronny Sompie kepada wartawan di Mabes Polri Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, Senin (6/10/2014).

Kata Ronny, hasil penyelidikan yang dilakukan Polda Metro Jaya terkait kericuhan dalam demo FPI di DPRD akan jadi bahan pertimbangan Polri dalam mengambil sikap terhadap FPI. Kabagintelkam sebagai sosok yang punya kompetensi, akan memberi masukan kepada Kapolri Jenderal Pol Sutarman.

"Kabagintelkam yang punya kompetensi memberikan saran kepada pimpinan Polri sehingga pimpinan Polri mengambil sikap. Kita tunggu hasil penyelidikan kasus, karena ini kan yang sangat mengemuka dan menjadi wawasan yang sangat penting, seperti apa sebaiknya," imbuh Ronny.

Ronny menyebut, Kemendagri pernah mengatakan bahwa FPI tidak terdaftar. Karena itu pihaknya akan mengambil sikap jika ormas pimpinan Habib Rizieq itu akan melakukan kegiatan.

"Perlu dipertanyakan ketika FPI akan mengajukan pemberitahuan tentang kegiatan mereka, perlu ada sikap dari Polri. Sikapnya seperti apa, ini akan dibicarakan. Ya nggak bisa dong Kadiv Humas langsung menyimpulkan. Sikap Polri itu kan sikap pimpinan Polri. Ya tentu Kabagintelkam yang punya kompetensi, pasti akan mendiskusikan dengan fungsi-fungsi terkait yang lain sebelum diajukan ke Kapolri," jelas Ronny.

Dikatakan Ronny, membubarkan FPI adalah kewenangan Mendagri. Polri hanya mengkoordinasikan dan akan memberi rekomendasi. Saat didesak, ia belum mau mengatakan rekomendasi apa yang akan Polri sampaikan ke Mendagri terkait FPI.

Seperti diberitakan sebelumnya, Polda Metro Jaya sudah menetapkan 22 anggota FPI sebagai tersangka terkait demo ricuh di DPRD DKI Jakarta. Kepolisian juga akan mendalami aktor intelektual dan penyandang dana di balik demo menolak Ahok itu.

Pendapat:

Menurut saya FPI terlalu arogan karena hak semua warga Indonesia itu sama tidak membedakan budaya,agama,suku, atau pun bahasa siapa pun berhak menjadi pemimpin di negara Indonesia ini karna dalam Undang-undang pun tidak ada pasal yang mengatur atau membedakan agama siapa pun yang memimpin seharusnya masyarakat bisa menerima dan berkerja sama agar tercapai kemakmuran bersama.